KPK Sangat Yakin Pihaknya Telah Mengantongi Bukti Kuat Dalam Kasus Korupsi E-KTP

KPK Sangat Yakin Telah Mengantongi Bukti Kuat Dalam Kasus Korupsi E-KTP | DGPOKER - AGEN POKER UANG ASLI TERPERCAYA

KPK Sangat Yakin Pihaknya Telah Mengantongi Bukti Kuat Dalam Kasus Korupsi E-KTP

Febri Diansyah selaku Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkata KPK sangat yakin pihaknya telah mengantongi bukti kuat dalam kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Dalam kasus tersebut, negara mengalami kerugian mencapai Rp 2,3 triliun.

 

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

 

Menurut Febri, KPK telah mengantongi kurang lebih dua alat bukti disaat memulai penyelidikan di Tahun 2014 dan 2016. "Kami sudah memiliki minimal bukti permulaan yang cukup," ujar Febri, di gedung KPK, Kamis, 9 Maret 2017.
 

DGPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

 

Alat bukti tersebut kemudian diperkuat lewat informasi tambahan dari 14 orang yang mengembalikan uang. Selain itu, ditambah dengan keterangan dua orang tersangka yang mengajukan diri sebagai justice collaborator dan bukti lain yang dimiliki KPK. "Ini yang membuat kami yakin dengan dakwaan yang kami bacakan," ujarnya.
 

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE UANG ASLI TERPERCAYA

 

Menurut dia, KPK masih berada pada langkah pertama dalam menangani kasus korupsi ini. Pasalnya, KPK baru memproses dua orang tersangka. Padahal, diduga korupsi ini dilakukan secara berjamaah. Ia berujar KPK akan memproses kasus ini satu persatu di dalam persidangan.

KPK telah menetapkan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sugiharto sebagai tersangka. Dalam berkas dakwaan yang dibacakan pagi tadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, beberapa nama besar disebut menerima kucuran duit e-KTP.

Jaksa mendakwa Irman dan Sugiharto memperkaya diri sendiri dan 76 orang lain dan enam perusahaan. Beberapa nama yang disebut-sebut turut diperkaya Irman dan Sugiharto di antaranya adalah Gamawan Fauzi, Yasona Laoly, Diah Anggraini, Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, Olly Dondokambey, Melchias Marchus Mekeng, Ganjar Pranowo, Chairuman Harahap, Arief Wibowo, Miryam S Haryani, Agun Gunandjar Sudarsa, Tamsil Lindrung, Taufik Effendi, Teguh Djuwarno, Jamal Aziz, serta 37 anggota Komisi II DPR.

Jaksa menyatakan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain ini dilakukan kedua tersangka bersama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang/jasa pada Kementerian Dalam Negeri, Isnu Edhi Wijaya selaku Ketua Konsorsium Percetakan Negara, Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Golkar, dan Drajat Wisnu Setyawan selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Dukcapil. 

Fadli Zon Kembali Melayangkan Surat Ketiga Kepada Presiden RI Joko Widodo Untuk Memberhentikan Ahok

Fadli Zon Kembali Melayangkan Surat Ketiga Kepada Presiden RI Joko Widodo Untuk Memberhentikan Ahok | DGPOKER - AGEN POKER UANG ASLI TERPERCAYA

Fadli Zon Kembali Melayangkan Surat Ketiga Kepada Presiden RI Joko Widodo Untuk Memberhentikan Ahok

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon kembali melayangkan surat ketiga kepada Presiden RI Joko Widodo untuk segera memberhentikan Basuki T Purnama (Ahok) jabatan Gubernur DKI Jakarta. Surat itu juga berisi imbauan untuk menghentikan upaya kriminalisasi ulama.

 

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

 

Surat ini juga merupakan tuntutan dari Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) yang disampaikan kepada pimpinan DPR pada 21 Februari 2017 lalu. Surat bernomor PW/03563/DPR RI/II/2017 telah di kirim Fadli ke Pak Jokowi Rabu (22/2).

DGPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

 

Fadli memberikan tembusan ke Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi III DPR, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Plt Sekretaris Jenderal DPR, dan Ketua Delegasi. Berikut isi surat Fadli Zon tersebut. 

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE UANG ASLI  TERPERCAYA

 

Dengan hormat kami beritahukan, bahwa pada hari Senin 20 Februari 2017, Pimpinan DPR RI telah menerima Tim Advokasi GNPF MUl. Dalam pengaduannya mereka menyampaikan:

1. Terkait dengan status Sdr Basuki Tjahaja Purnama atas kasus 
penistaan terhadap agama sebagai terdakwa, meminta agar Presiden dapat melakukan pemberhentian sementara Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat 3 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Pemberhentian sementara Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilakukan oleh Presiden.

2. Meminta agar tindakan kriminalisasi terhadap ulama yang dilakukan oleh pihak kepolisian dapat dihentikan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan dapat menyelenggarakan peradilan yang adil (fair trial).

3. Meminta kepada Kepolisian untuk menghentikan penangkapan dan penyelidikan terhadap mahasiswa tanpa dasar hukum yang jelas demi menjaga ketentraman dan keamanan negara.

4. Meminta kepada Kepolisian untuk menghentikan proses pemeriksaan Ustad Bachtiar Nasir dan M. Lutfie Hakim selaku Ketua dan Bendahara GNPF MUI oleh Bareskim Polri yang didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang. Mengongat dasar hukum yang digunakan tidak sesuai dengan fakta yaitu tidak adanya pengalihan kekayaan Yayasan Keadilan Untuk Semua kepada pengurus, pengawas dan pembina, tidak adanya delik aduan dari para donatur sebagaimana tercantum dalam Iaporan Polisi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Proses hukum terhadap kasus ini terkesan tergesa-gesa dan bernuansa politik, dlmana Laporan Penyidik, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Panggilan Saksi dibuat pada hari yang sama yaitu pada tanggal 6 Februari 2017.

5. Meminta kepada Kepolisian untuk menghentikan penyelidikan
dan penyidikan dan penyidikan oleh Polda Bah terhadap Sdr Munarman, S H., selaku Panglima Aksi GNPF MUI yang dijerat dengan Pasal 28 Ayat 2 jo Pasal 45 a ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Pasal 156 KUHP terkait protes pemberitaan Kompas Group yang dianggap menyudutkan Umat Islam. Proses hukum terhadap Sdr. Munarman. S H., melanggar asas locus deltcti, sebab tidak ditangani oleh Kepolisian yang membawahi wilayah tersebut dalam hal ini: Kepolisian DKI Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Dewan meneruskan aspirasi masyarakat tersebut kepada Saudara Presiden Republik Indonesia.

Demikian aspirasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Untuk diketahui sebelumnya, Fadli Zon mengaku telah dua kali bersurat kepada Presiden Jokowi berisi aspirasi masyarakat termasuk tuntutan soal pemberhentian Basuki T Purnama alias Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta.

"Saya sudah sampaikan ke Presiden karena ini hal urgen ya. Tapi belum ada respon dari Presiden. Saya kira akan saya tulis lagi, ada beberapa surat yang saya tulis kepada Presiden terkait hal yang sama supaya ini menyalurkan aspirasi masyarakat secara langsung," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/2).

"Sudah kedua, dengan ini mungkin tiga atau empat surat lagi yang saya tulis lah supaya sampai. Karena Presiden harus mendengar aspirasi rakyat," sambungnya.

Sejumlah Wartawan Kembali Menjadi Sasaran Kekerasan Saat Meliput Aksi 112

Sejumlah Wartawan Kembali Menjadi Sasaran Kekerasan Saat Meliput Aksi 112 | DGPOKER - AGEN POKER UANG ASLI TERPERCAYA

Sejumlah Wartawan Kembali Menjadi Sasaran Kekerasan Saat Meliput Aksi 112

Lagi-lagi tindak kekerasan menimpa wartawan saat bertugas. Kali ini, sejumlah wartawan kembali menjadi sasaran kekerasan saat meliput aksi 112 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

 

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

 

Reporter senior Metro TV Desi Bo mengaku dipukul beberapa peserta aksi 112 saat tengah meliput di sekitar Masjid Istiqlal. Akibatnya, Desi mengalami luka di bagian kepala akibat hantaman benda tumpul, merasa pusing dan terluka di bagian kepala.

DGPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

 

"Mereka (massa) mukul pakai bambu dari atas, samping, lalu kita juga dilempar pakai gelas air mineral. Saya kena di kepala pakai bambu," ujar Desi di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (11/2/2017). 

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE UANG ASLI TERPERCAYA

 

Hal yang sama juga dirasakan kameramen Metro TV bernama Ucha Fernandes. Selain dipukul, dia juga mendapatkan intimidasi dari segelintir massa yang ada di luar masjid itu.

"Perut sama pundak diludahin. Mereka pukul pakai tangan, ada juga yang nendang di bagian kaki," kata Ucha.

Sementara itu, kameramen Global TV bernama Dino juga mendapat intimidasi secara lisan oleh sebagian massa aksi. Mereka memaki-maki Dino lantaran selama ini media tak pernah menyematkan gelar habib kepada pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

"Gue ditanyain dikerubungi, mereka (massa aksi 112) bilang, semua TV harus ngomong itu Habib Rizieq, jangan cuma Rizieq doang, yang sopan. Sambil ngotot ngomongnya," ucap Dino.

Ketiga wartawan itu langsung diamankan beberapa petugas di sekitar lokasi untuk menghindari kericuhan yang semakin besar. Mereka dievakuasi sementara di Gereja Katedral yang berada persis di depan Masjid Istiqlal.

Janji SBY Tidak Akan Lengserkan Jokowi, Ini Tanggapan PDIP

Janji SBY Tidak Akan Lengserkan Jokowi, Ini Tanggapan PDIP | DGPOKER - AGEN POKER UANG ASLI TERPERCAYA

Janji SBY Tidak Akan Lengserkan Jokowi, Ini Tanggapan PDIP

Mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) janji tidak akan lengserkan Jokowi dan akan memberikan kesempatan kepada Presiden Jokowi untuk menuntaskan masa kerjanya hingga selesai. Demokrat tidak akan menjatuhkan  pemerintahan yang sah secara konstitusi.

 

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

 

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno memberikan tanggapan, pernyataan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya bersifat normatif. Dia berkata, dalam sistem perpolitikan yang diterapkan Negara Indonesia adalah sistem kerja sama atau gotong royong.

DGPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

 

"Soal kalimat menyelesaikan masa baktinya itu kalimat standar yang normatif. Jadi tak perlu diurai untuk mengadu-adu. Politik kita adalah politik gotong royong membangun persaudaraan," kata Hendrawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2).
 

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE UANG ASLI TERPERCAYA  

 

PDIP, kata dia, mendorong agar semua partai politik membantu memikirkan kepemimpinan nasional yang berintegritas. Untuk itu, Hendrawan setuju dengan sikap SBY dan Partai Demokrat atas dukungan terhadap pemerintah.

"Kami justru mendorong semua Parpol untuk memikirkan kepemimpinan nasional secara serius. Tentu yang kinerja dan integritasnya baik tak ada salahnya diberi kesempatan memimpin lagi," terangnya.

Hendrawan juga menyoroti pandangan SBY terkait kebhinekaan di Indonesia. Dia mengamini sebagian besar pandangan SBY terkait masalah-masalah kebhinekaan dan konflik yang terjadi belakangan.

"Pernyataan yang terkait dengan kebhinekaan sangat menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa Partai Demokrat tetap berjalan di atas rel yang diharapkan," tegasnya.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato politiknya di hadapan ribuan kader partai di JCC, Selasa (7/2). Dalam pidatonya, SBY berulang kali menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak akan menjatuhkan pemerintahan yang sah secara konstitusi.

"Saya optimis masa depan Indonesia. Bukan berarti saya tidak percaya pemerintah. Beri kesempatan pada Presiden Jokowi untuk menuntaskan masa baktinya hingga selesai," ujar SBY disambut riuh rendah tepuk tangan kader partai Demokrat yang memadati JCC.

SBY mengingatkan tiga sikap Demokrat. Pertama, konsisten memberi dukungan pada pemerintahan Jokowi-JK hingga masa jabatan selesai. Pejabat eksekutif baik Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang berasal dari partai Demokrat, diinstruksikan untuk mendukung penuh tugas Presiden Jokowi.

Sikap politik kedua, lanjut SBY, Demokrat mendukung keputusan presiden yang tepat, benar dan pro rakyat. Sikap politik ketiga, Demokrat tetap mengkritisi keputusan dan kebijakan pemerintah yang keliru dan bertentangan dengan kehendak rakyat. "Partai Demokrat konsisten berada di luar pemerintahan," tegasnya.

SBY menegaskan, Demokrat bersikap ksatria. Tidak memiliki bakat menjadi bunglon dan oportunis. "Kalah dalam pemilu 2014, kita terima kekalahan dengan lapang dada. Kita siapkan karpet merah untuk pemimpin baru," imbuhnya.

Prabowo : Jika Mau Saya Jadi Presiden Maka Anies-Sandiaga Harus Menang

Prabowo : Jika Mau Saya Jadi Presiden Maka Anies-Sandiaga Harus Menang | DGPOKER - AGEN POKER UANG ASLI TERPERCAYA

Prabowo : Jika Mau Saya Jadi Presiden Maka Anies-Sandiaga Harus Menang

Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto hari ini menghadiri kampanye politik pasangan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta nomer urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Prabowo menyampaikan sambutan dengan perkataan jika mau saya jadi Presiden maka Anies-Sandiaga harus menang.

 

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

 

Kampanye tersebut diadakan di Jalan Jembatan Bandung TMII, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Selasa (31/1/2017). Sederet pengurus Partai Gerindra ikut mendampingi, termasuk Panglima TNI (Purn) Jendral Djoko Santoso. Prabowo menyalami mereka satu per satu. 

DGPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

 

Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu meminta warga bekerja keras memenangkan paslon nomor urut tiga itu. Ia juga mengingatkan warga untuk bekerja keras pada 2019.

"Politik ini tugas kita," ujarnya.
 

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE UANG ASLI TERPERCAYA 

 

Prabowo menjelaskan secara detail visi-misi dan program Anies-Sandi dari atas panggung. Dia juga bernyanyi dan berjoget bersama warga.

Menurut agenda, Prabowo akan berkampanye di 4 titik hari ini. Setelah dari Pinang Ranti, kampanye akan dilanjutkan dengan menyapa warga di Jalan Tipar Cakung No. 36 Gang Tebu RT 13 RW 07, Cakung, Jakarta Timur.

Prabowo kemudian akan berpindah ke Tambun Selatan RW 08, Kecamatan Cakung. Agenda terakhir, rencananya Prabowo akan menyapa warga di Jalan Rorotan II RT 08 RW 04, Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.
 

SBY : Emang Saya Salah Apa Hingga Saya Disadap ?

SBY : Emang Saya Salah Apa Hingga Saya Disadap ? | DGPOKER - AGEN POKER UANG ASLI TERPERCAYA

SBY : Emang Saya Salah Apa Hingga Saya Disadap ?

Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan masih tidak percaya kalau percakapan dirinya melalui saluran telepon disadap dan emang saya salah apa hingga saya disadap ?

 

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

 

Hal tersebut diketahui melalui kuasa hukum terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengaku memiliki transkrip pembicaraan SBY dengan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin dalam persidangan pada Rabu (1/2/2017).
 

DGPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA 

 

SBY mengatakan sebagai mantan presiden RI, semestinya dirinya berhak mendapat perlindungan bukan hanya pengamanan fisik, namun hal yang bersifat privasi.

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE UANG ASLI TERPERCAYA

 

"Mantan presiden itu mendapat pengamanan oleh Paspamres, siapapun presiden itu, siapapun mantan wakil presiden itu. Yang diamankan apanya, orangnya objeknya, kegiatannya, dan kemudian kerahasiaan pembicaraannya," ujar SBY di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017).

"Jadi menurut saya, antara yakin dan tidak yakin, apa iya saya disadap?" lanjut SBY.

Namun demikian, SBY mengaku bahwa kecurigaan adanya penyadapan terhadapnya sudah mulai dirasakan jauh sebelum kasus Ahok terjadi.

"Belum lama kurang lebih satu bulan yang lalu saya juga mendapat informasi sahabat dekat saya, tidak berani menerima telepon saya karena diingatkan seseorang di lingkar kekuasaan hati-hati telepon kalian disadap," kata dia.

SBY pun mengaku masih mengaku tak percaya dan mempertanyakan apa alasan percakapannya melalui saluran telepin disadap.

"Saya masih belum yakin apa iya. Salah saya apa disadap?" tanya SBY.

Alasan TPDI Yang Terus Desak Hakim Bebaskan Ahok

Alasan TPDI Yang Terus Desak Hakim Bebaskan Ahok | DGPOKER - AGEN POKER UANG ASLI TERPERCAYA

Alasan TPDI Yang Terus Desak Hakim Bebaskan Ahok

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) terus mendesak hakim perkara penistaan agama dengan tersangka calon Gubernur DKI Jakarta 2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok,  guna  membatalkan surat dakwaan dan tuntutan jaksa serta membebaskan Ahok.

 

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA 

 

Koordinator TPDI Petrus Selestinus menuturkan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan telah membuka tabir adanya koneksi antara tekanan aksi massa Front Pembela Islam (FPI) dan kerja penyelidik serta penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum.

DGPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

 

Menurut Petrus, berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri dan surat dakwaan jaksa telah dibuat dalam tekanan massa. “Massa mendesak dan mengintimidasi penyidik agar segera menjadikan Ahok sebagai tersangka, menahan dan melimpahkan penuntutannya secepat mungkin ke pengadilan,” kata Petrus dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 29 Januari 2017.

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE UANG ASLI TERPERCAYA

 

Menurut dia, tekanan aksi massa yang dilakukan FPI ketika Ahok diperiksa sebagai saksi dan tersangka atau ketika menghadapi proses hukum atas dugaan penistaan agama di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat.

Perlakuan berbeda, ucap Petrus, terjadi pada sikap aksi massa FPI ketika Rizieq Syihab dan Sylviana Murni diperiksa dalam kasus lain di Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Polda Metro Jaya.

Petrus menjelaskan, dalam kasus penistaan agama yang disangkakan kepada Ahok, FPI dengan kekuatan massa besar mendesak Polri dan kejaksaan mempercepat proses hukum terhadap Ahok.

Sedangkan dalam kasus Rizieq, FPI menuntut Polri menghentikan proses hukum dan akan menuntut balik pihak yang melapor. Penanganan yang berbeda juga muncul dalam dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Faus dengan terlapor calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sylviana Murni.

“Penyidik justru menerapkan pola berbeda serta sangat humanis karena nyaris tanpa tekanan aksi massa dan tahapan proses hukum yang dilalui secara berjenjang.” Padahal, menurut Petrus, dalam setiap kasus pidana, penyelidik dan penyidik Polri selalu bekerja dengan tetap mengacu kepada hukum yang sama, meskipun dalam kondisi dikepung kepentingan pihak-pihak tertentu.