Ini Alasan Kapolri Tolak Jalankan Perintah Pansus KPK

Ini Alasan Kapolri Tolak Jalankan Perintah Pansus KPK

Agen Poker Online - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menolak menjalankan perintah Pansus Hak Angket KPK yang menginginkan kepolisian untuk membawa Miryam S. Haryani, tersangka dalam kasus dugaan pemberian keterangan palsu pada sidang kasus korupsi e-KTP, dari Rutan KPK ke DPR.

Sesuai peraturan dalam KUHP, upaya paksa penangkapan hanya bisa dilakukan untuk keperluan peradilan, katanya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Selasa malam (20/6/2017).

"Acara selama ini di Polri adalah acara KUHP. KUHP itu upaya paksa penangkapan apalagi penyanderaan, penyanderaan sama saja dengan penahanan itu acaranya harus pro justicia, artinya dalam rangka untuk peradilan," kata Tito.

Menurutnya permintaan DPR untuk menghadirkan Miryam tidak jelas tercantum dalam UU MD3.

"Acara MD3 itu tidak jelas bentuknya, apakah surat perintah penangkapan atau apa, apa surat perintah membawa paksa atau apa. Kalau penyanderaan apakah ada surat perintah penyanderaan. Nah ini yang belum jelas karena dalam bahasa hukum kami tidak ada," paparnya.

Pihaknya menyatakan akan membahas aspek hukum terkait permintaan tersebut dengan Komisi III DPR. Selain itu pihaknya juga berencana meminta interpretasi dari Mahkamah Agung.

"Nanti ada tim yang dipimpin Pak Wakapolri akan konsultasi hukum dengan Komisi III apakah ada interpretasi hukum, kalau nanti ada kesepakatan nanti akan kami lihat apakah solusinya. Kalau tidak ada kesepakatan, saya pikir nanti akan meminta fatwa kepada instansi yang berwenang untuk menginterprestasikan hukum itu, di antaranya Mahkamah Agung," ujarnya.

Ceramah Bilang Kader PDIP PKI, Alfian Tanjung Ditahan Polisi

Ceramah Bilang Kader PDIP PKI, Alfian Tanjung Ditahan Polisi

Agen Poker Online - Setelah diperiksa, penyidik Bareskrim Polri menetapkan Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr Hamka (UHAMKA) Alfian Tanjung sebagai tersangka dikarenakan dalam ceramahnya menyebut kader PDIP adalah PKI.

Dalam ceramahnya, Alfian mengungkit Partai Komunis Indonesia (PKI) ada di kader PDIP, oleh karena itu Alfian diduga melakukan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap PDIP.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, Alfian telah ditahan sejak Selasa (30/5/2017).

Alfian dilaporkan oleh seorang warga Surabaya, Jawa Timur, bernama Sujatmiko lantaran memberikan ceramah dengan materi tentang PKI. Saat itu, dia tengah berceramah di Masjid Mujahidin, Surabaya.

Menurut Martinus, penahanan terhadap Alfian merupakan pertimbangan objektif dan subjektif penyidik dan penahanan sudah sesusai dengan ketentuan undang-undang.

Sebelumnya, Alfian sempat disomasi oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki ke polisi terkait ceramahnya yang menyinggung soal Partai Komunis Indonesia. Teten telah meminta Alfian untuk menarik ucapannya dan meminta maaf. Karena tidak ada tanggapan dari Alfian, Teten melapor ke bareskrim pada Jumat (27/5/2017) lalu.

Dalam ceramah yang tersebar di situs YouTube, Alfian Tanjung menyebut beberapa nama. Dia menyebut rapat-rapat di Istana Presiden saat ini dipimpin sederet kader-kader PKI.