Ini Alasan Kapolri Tolak Jalankan Perintah Pansus KPK

Ini Alasan Kapolri Tolak Jalankan Perintah Pansus KPK

Agen Poker Online - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menolak menjalankan perintah Pansus Hak Angket KPK yang menginginkan kepolisian untuk membawa Miryam S. Haryani, tersangka dalam kasus dugaan pemberian keterangan palsu pada sidang kasus korupsi e-KTP, dari Rutan KPK ke DPR.

Sesuai peraturan dalam KUHP, upaya paksa penangkapan hanya bisa dilakukan untuk keperluan peradilan, katanya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Selasa malam (20/6/2017).

"Acara selama ini di Polri adalah acara KUHP. KUHP itu upaya paksa penangkapan apalagi penyanderaan, penyanderaan sama saja dengan penahanan itu acaranya harus pro justicia, artinya dalam rangka untuk peradilan," kata Tito.

Menurutnya permintaan DPR untuk menghadirkan Miryam tidak jelas tercantum dalam UU MD3.

"Acara MD3 itu tidak jelas bentuknya, apakah surat perintah penangkapan atau apa, apa surat perintah membawa paksa atau apa. Kalau penyanderaan apakah ada surat perintah penyanderaan. Nah ini yang belum jelas karena dalam bahasa hukum kami tidak ada," paparnya.

Pihaknya menyatakan akan membahas aspek hukum terkait permintaan tersebut dengan Komisi III DPR. Selain itu pihaknya juga berencana meminta interpretasi dari Mahkamah Agung.

"Nanti ada tim yang dipimpin Pak Wakapolri akan konsultasi hukum dengan Komisi III apakah ada interpretasi hukum, kalau nanti ada kesepakatan nanti akan kami lihat apakah solusinya. Kalau tidak ada kesepakatan, saya pikir nanti akan meminta fatwa kepada instansi yang berwenang untuk menginterprestasikan hukum itu, di antaranya Mahkamah Agung," ujarnya.

Partai Demokrat Berharap PKB Dan PPP Bergabung Untuk Ajukan Hak Angket Ahok

Partai Demokrat Berharap PKB Dan PPP Bergabung Untuk Ajukan Hak Angket Ahok | DGPOKER - AGEN POKER UANG ASLI TERPERCAYA

Partai Demokrat Berharap PKB Dan PPP Bergabung Untuk Ajukan Hak Angket Ahok

Partai Amanat Nasional (PAN), PKS, Partai Gerindra dan Demokrat bersatu mengajukan hak angket pasalnya pemerintah juga belum menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Partai Demokrat berharap PKB dan PPP bergabung untuk ajukan Hak Angket Ahok.

 

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengklaim bahwa parpol PKB dan PPP memiliki kesamaan dalam memandang hak angket memang perlu dilakukan. Hak angket dilakukan untuk membuktikan atas dugaan pelanggaran aturan oleh pemerintah dengan mengangkat kembali Ahok.

DGPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

"Romi (Romahurmuziy) sedang di luar kota. PKB sedang konsolidasi tapi pada dasarnya mereka memahami. Memahami bahwa angket itu memang perlu. Ya mudah-mudahan (bergabung)," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE UANG ASLI  TERPERCAYA

Syarief mengklaim, seluruh kader solid untuk memberikan dukungan terkait usulan angket. Hanya saja, dia mengakui masih ada sebagian kader di luar kota dan belum memberikan tanda tangan.

"Sudah hampir 100 kan. Yang lagi di luar kota yang belum. Yang di Jakarta sudah semua. Solid, kecuali yang belum PAW (Pergantian Antar Waktu) ya," klaimnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan dalam rapat paripurna akan dilakukan perhitungan anggota yang setuju penggunaan angket dan tidak setuju. Sejauh ini baru 4 partai, yakni PAN, PKS, Gerindra dan Demokrat yang setuju dengan hak angket. Total dukungan yang terkumpul baru sekitar 90 anggota. Kemungkinan dua fraksi yakni PKB dan PPP akan mendukung usulan hak angket.

Menurutnya, jika PKB dan PPP merapat, total dukungan yang bisa diraup sekitar 300 orang. Jumlah tersebut sudah cukup untuk meloloskan hak angket kepada pemerintah. Apabila telah mendapat persetujuan, otomatis pansus hak angket 'Ahok Gate' bisa dibentuk.

"Kemudian anggota setuju hitung anggota saja ini baru 4 fraksi, katanya 6. Kalau 6 kan berarti lebih dari 300. Logikanya begitu, sedikit banyak akan lolos, kalau lolos akan dibentuk pansus angket," kata Fahri.